KONSEP,ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI

konsep,aliran dan sejarah koperasi
KONSEP,ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI

Penulis :

Indah Utamie Lestari
Merry Pangaribuan
Nurul Hasanah
Ulfa Choirunnisa

Kelas : 2EB09

Review Jurnal
Abstrak
Dalam makalah koperasi ini terdiri dari berbagai materi, diantaranya Konsep-konsep koperasi, Latar belakang timbulnya aliran koperasi, serta sejarah perkembangan koperasi.
Pendahuluan
I. Latar Belakang
Dalam membangun sebuah koperasi, diperlukan hal-hal yang penting salah satunya adalah konsep koperasi. Tanpa adanya konsep koperasi tersebut, maka koperasi tersebut tidak akan dapat berdiri.
Sejarah terbentuknya koperasi, adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam aliran yang berkembang diberbagai Negara. Aliran tersebut akhirnya digunakan oleh masing-masing Negara yang sesuai dengan prinsip dan ideologi yang dianut.
Sejarah perkembangan koperasi di dunia mulai berkembang pada tahun 1844 dikota rochdale pada masa perkembangan kapitalisme. Namun seiring dengan perkembangan zaman, koperasi semakin berkembang hingga akhirnya masuk ke Negara Indonesia yaitu pada tahun 1 986 oleh R.A. Wiriaatmadja di purwokerto, banyumas.
Dari penjelasan diatas, maka dapat kami ingin membahas tentang konsep koperasi, latar belakang timbulnya koperasi, serta sejarah perkembangan koperasi.

II. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat yang ditulis dalam makalah ini adalah:
· Pembaca dapat mengetahui dan memahami koperasi zaman dulu hingga zaman sekarang

III. Ruang Lingkup Materi
Dalam pembahasan ini ruang lingkup yang digunakan ialah dibatasi dari konsep koperasi, aliran koperasi dan sejarah perkembangan ndonesia

KONSEP KOPERASI

DEFINISI KONSEP KOPERASI

Konsep koperasi adalah suatu bentuk dan susunan dari koperasi itu sendiri. Secara umum, kita mengambil pengertian dari seseorang bernama Munkner dari University of Marburg, Jerman, koperasi dibedakan atas dua konsep: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut.
Konsep koperasi terbagi tiga yaitu:

1. Konsep Koperasi Barat
Koperasi adalah organisasi swasta, yang dibentuk sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.
Secara negatif, koperasi dapat dikatakan sebagai “organisasi bagi egoisme kelompok”. Namun demikian, unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut:

Kepuasan keinginan individu dengan cara bekerjasama antar sesama anggota, dengan saling menguntungkan.
Tujuan individu yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama.
Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.
Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah:

Promosi kegiatan ekonomi anggota.
Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerja sama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai, bila dampak langsungnya sudah diraih. Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

Pengembangan sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2. Konsep koperasi sosialis
Yaitu koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.Menurut koperasi ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan system sosialis komunis.


3. Konsep koperasi Negara berkembang
Yaitu koperasi sudah berkembang dengan cirri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembionaan dan pengembangannya.
Perbedaan dengan Konsep Sosialis :
Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan probadi ke pemilikan kolektif
Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

2.1 Tabel 1 : Hubungan Ideologi, Sistem Perekonomian, dan Aliran Koperasi.

Ideologi

Sistem Perekonomian

Aliran Koperasi
Liberalisme/Kapitalisme

Sistem Ekonomi Bebas Liberal

Yardstick
Komunisme / Sosialisme

Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialis
Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme

Sistem Ekonomi Campuran

Persemakmuran (Commonwealth)







2.2 Aliran Koperasi
Di dalam suatu koperasi terdapat berbagai macam aliran koperasi. Aliran koperasi tersebut terbagi menjadi 3 macam yaitu: aliran yardstick, aliran sosialis, aliran persemakmuran (Commonwealth).
Berikut adalah merupakan perbedaan metode aliran koperasi:
Ø Aliran Yardstick, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
Ø Aliran Sosialis, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
Ø Aliran Persemakmuran, koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah.

Aliran Yardstick
· Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.
· Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi
· Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri
· Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

Aliran Sosialis
· Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
· Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
· Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
· Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
· Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

Sejarah Perkembangan Koperasi
SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI
Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari.
Perkembangan koperasi di Rochdale sangatmemengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.
Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.
The Women’s Coorporative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan. Kemudian Women Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative Collage di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.
Revolusi industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.
Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional. Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.
Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888), dan Herman Schulze (1803-1883) di Denmark dan sebagainya.
Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

SEJARAH PERKEMBANGAN DI INDONESIA
Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai danruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri ) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pada permulaannya kedatangan mereka murni untuk berdagang. Nafsu serakah kaum kapitalis ini akhirnyaberubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat.

Untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

a. Masa Penjajahan
Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi.
Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.
Pergerakan koperasi selama penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancar. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915.

Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :
1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. fakta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi.

Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :
1. Fakta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. ongkos materai 3 golden
3. hak tanah dapat menurut hukum adat
4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang.

Masa Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.
Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.
Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada tahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :
1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :
1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah
pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
2. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :
1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

Kesimpulan
Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan:
1. Konsep Koperasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Konsep Koperasi Barat, Konsep Koperasi Sosialis, Konsep Koperasi Negara berkembang.
2. adanya Keterkaitan antara Ideologi, Sistem Perekonomian, dan Aliran Koperasi.
Aliran koperasi terdiri dari 3 macam yaitu, aliran yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran.
3. Sejarah Koperasi mulai berkembang dikota rochdale pada tahun 1844, dan pergerakan koperasi dalam perekonomian di Indonesia pada tahun 1986 di kota purwokerto(banyumas)

Contoh Relative Pronoun

Who :

·         The woman who teaches English at the school is

·         The candidates who have submitted their application letters will have to come for

an interview.

·         Do you know the boy who bought my bicycle?

Whom :

·         I know the lady whom you love. my best friend

·         The lady whom this letter is addressed has moved to another city

·         Yesterday I saw your friend whom I first me at the party las month

Whose :                                                  

·         We are helping the people whose houses were destroyed in the earthquake last month.

·         The man whose son is a pilot is very proud

·         The man whose wife died last week is my teacher

Which:

·         I want to borrow the book which you bought two weeks ago

·         This is the best picture of my mother which I have ever taken.

·         The letter which came yesterday was from Maria

Artikel Relative Pronoun

ARTIKEL RELATIVE PRONOUN

Artikel Relative Pronoun

Then he puts forth his main argument, which is summed up as follows:

The immediate problem with the above is that if Allah is interceding and mediating on behalf of sinners then whomdoes he intercede and mediate to? After all, intercession and mediation presupposes more than one party, that a person goes before another in order to intercede and mediate on behalf of someone else.

Now if it were true that intercession necessarily involves two parties and Allah did intercession that would meanthat someone higher and more powerful than Allah in authority and divinity would be fulfilling the request, namely taking out the people from Hellfire. However, what we see from the hadith is that it is Allah Himself taking the people out of Hellfire:

The Prophet added, "Then the prophets and Angels and the believers will intercede, and (last of all) the Almighty (Allah) will say, 'Now remains My Intercession.' He will then hold a handful of the Fire from which He will take out some people whose bodies have been burnt, and they will be thrown into a river at the entrance of Paradise, called the water of life.

Direct Speech

DIALOG

Dany : Hi Radit. Our semester is almost over. Have you ever been planned for a summer holiday?

Radit : Actually, I have no plan. I am going to sleep all day.

Dany : Oh, come on.. You are kidding me.

Radit : Not really. Because I am going to a small village in the Guizhou province and do a lot of rest there. I just wanna have a peace.

Dany : Oh, come on man.. Guizhou is not a very popular tourist site right? It’s better for you to go to Hawaii or some other beach in Italy.

Radit : Exactly! That’s what I called a peace. I am not going to go to a crowded place with so many people have their own holiday. For me, it’s better to enjoying the trip to the great wall and feeling the nice atmosphere over there.

Dany : I’m sure about it. But, won’t Guizhou is too hot when you go at the summer?

Radit : I don’t think so. Because some of my friends told me that it’s very cold, because it is naturally filled with an “air conditioner”.

Dany : Ok, that’s sounds great for a summer holiday. If I plan to go to Beijing, I won’t heat myself. But, I am really wondering, are there any places that so worth to be seen?

Radit : Of course! First, there’s the great scenery. Have you ever heard a Maling Gorge that said to be spectacular? And, I like that province because there are so many mountains even in the capital city.

Dany : Yeah, I’ve heard some of those things, but won’t you get bored? It just a little scenery right?

Radit : Oh, come on Dany. If you go there, you will have so many plans to do. You can go hiking in Qian Park in Guiyang, going to a very historical city that Mao Ze Dong became the first leader, having a dinner with a delicious foods, drinking maotai, and meeting some beautiful girls.

Dany : That’s great. I believe that you will have a unique holiday at this summer. I will be waiting for your photos.

Radit : Yeah, I will bring it to you.

http://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/2013/04/Contoh-Dialog-Bahasa-Inggris-2-3-dan-4-Orang.html#.UZy4mPNHKpQ

Adverb Clauses

Type of clause	Subordinate conjunction	Sentences
Time	when	Her goldfish died when she was young
	while	She is reading a novel while her mom is sleeping
	Before	She has breakfast before goes to school
	After	I fall in love after look at you
	Until	I’ll wait here until you come
	Since	I’ve been here since a week ago
	till	Don’t go till I come
Place	Where	This is the house where I live
	Wherever	I always read books wherever I go
	Everywhere	I’ve been everywhere man looking for someone
Conditional	If	My wife will feel happy if I always tell her what happens
	Unless	Unless you have diploma, you cannot apply for this job
Purpose	So	I had a headache last night so I went to bed soon
	So that	They had to take some of his land so that they could extend the church yard.
	In order that	Team A practices five times a week in order that they can join a World Cup preliminary round
Reason	As	I left the party at 10 pm as I had to get up early the next day
	Because	I want to join the army because I like to devote my life for my country
Result	So ….. that	My suitcase had become so damaged on the journey home that the lid would not stay closed.
Concession	Although	I used to read a lotalthough I don't get much time for books now.
	Even though	Even though she works everyday, her money is still not enough for building a house
Clause of comparison	As …. as	Susi can speak English as fluently as her teacher
Clauses of manner	as	He was never allowed to do things as he wanted to do them.

National Economy

Redenomination RUPEES AND ECONOMIC STABILITY


I. INTRODUCTION

Economic growth is a macroeconomic indicator that describes the growth of goods and services in a given area in a given time. While the economic stability of a country so important that policy-makers is the main purpose in directing various fiscal and monetary instruments.

Economic stability is a prerequisite for the achievement of improved welfare guarantees and certainty in investing in a country. Thus the stability of economic growth can increase economic activity in the form of trade in goods / services and financial transactions. This must be balanced with the availability of the currency as a medium of exchange payment for goods and services in sufficient quantities. The existence of money also indicate a person's wealth and sovereignty of a country. Almost every country has its own currency whose value is the exchange rate against the currencies of other countries vary. The following exchange rates presented several countries in Southeast Asia:











Source: www.bloomberg.com, the exchange rate on December 18, 2012

Indonesia's economic growth in the last five years the range 5-6 per cent classified as stable. Indonesia's economy is quite strong even in the face of the global financial crisis in 2009. These charts are presented Indonesia's economic growth in the movement:











Figure: 1.1 Year 2008-2012 Economic Growth
Note: *) data until semester 1
Sources: www.bi.go.id

The development of the Indonesian economy that runs both the velocity of money will increase with the value increasing. This increase would have an impact on the recording of the more digits in each transaction. The number of digits has been difficult for some parties in their financial records. Therefore they want simplification digits. As an illustration of the list price of food is included in the hotel restaurant menu or in fact written by eliminating the number 3 (three) digits. The same was done in the company's financial statements which are often found elimination of 3 (three) to 6 (six) digits.

So also in our budget that is usually written in a trillion (or eliminate the last 12 digits). For example, our total revenues in the 2012 budget for Rp.1.311, 4 trillion and total expenditure amounted Rp.1.435, 4 trillion (www.fiskal.depkeu.go.id). One reason for this may be due to eliminating digit computer skills (Excel), which is currently only able to count to 15 (fifteen) digits. While total revenue or spending our country has reached 16 (sixteen) digit.

This situation is a rolling discourse rupiah redenomination. Discourse redenomination has been rolled out by Bank Indonesia since 2010. Rupiah redenomination expected to minimize inefficiencies in the economy, making use of dollars to become more comfortable with the recording of digits that is not too much, and reduce technical barriers in non-cash payment transactions.


II. Redenomination AND SANERING

The public often assumes the definition of "redenomination" equals "sanering". Though the two terms are different. Difference between the two can be seen from all sides:
Sources: http://www.redenominasirupiah.com

The difference in the two policies were clearly visible. The emphasis of the differences between them is the value of the currency and its purchasing power, which the redenomination policy did not change the value of the currency and power belinya.Sementara sanering policy reduces the value of the currency against the purchasing power of goods and services.

In the course of history, the Government of Indonesia was never done sanering policy on March 19, 1950 (known as the "Scissors Syafrudin"), August 25, 1959 and December 13, 1965. The condition of the national economy at the time was very bad, reflected in gross domestic product (GDP) is very low, very high inflation and investment dropped sharply. One mechanism sanering policy which came into force on August 25, 1959 are:
1. Decline in the value of paper money of Rp 500 and Rp 1,000 to Rp 50 and Rp 100.
2. Partial freeze on bank deposits (demand deposits and time deposits) amounted to 90% of total deposits over USD 25,000, with the stipulation that the deposits that were frozen will be replaced by the long-term savings (Regulation 3 of 1959 dated August 24, 1959).

Sanering policy gives some impact in the field of monetary policy, such as reducing the money supply, increasing government benefits are then used to reduce the loss of state coffers, and reduce the liquidity of banks. However, the reduced liquidity makes bank lending to the corporate production, distribution and export-import is reduced, so the implications for price increases and cost of living. Thus sanering policy in 1959 was deemed a failure because it worsened the state of the economy, namely the occurrence of hyper-inflation.

Unlike sanering, redenomination policy can also enhance the dignity of the nation with a digit sum of money without reducing the value of the currency. Currently in Southeast Asia only Indonesia and Vietnam who have a fractional currency up to 5 digits. With such redenomination eliminating three zeros (3 digits), then the new value of the rupiah exchange rate against the currencies of other countries will experience a nominal adjustment, although its purchasing power has not changed. For example, the new exchange rate of the rupiah against the U.S. $ will be a Rp.9, 69 / U.S. $ (current Rp.9699/US $) and the dollar became Rp.3, 17/Ringgit (currently Rp.3174/Ringgit) .

III. STORY OF SUCCESS AND FAILURE Redenomination

Turkey is one of the countries that have implemented the currency redenomination. In addition to Turkey, countries that successfully meredenominasi currency is Romanian, Polish, and Ukrainian. Meredenominasi Turkish Lira currency gradually over the 7 years that began in 2005. After the redenomination, all the money the old Turkish (code TL) is converted into a new Lira (YTL code, where Y means "Jenny" or later). The conversion rate is 1 YTL for 1,000,000 TL, or removing six zeros (6 digits).

Turkey has gradually meredenominasi currency with respect to economic stability in the country. In the early stages, TL and YTL currency circulated simultaneously for a year. Then the old currency withdrawn gradually replaced by YTL. In the next phase, known as "Jenny" in the new money is removed so that YTL currency value back into TL with redenomination. During the redenomination, the state of the economy is maintained. Inflation in Turkey in the year 2005 to the year 2009 also remained stable the range 8-9%.

Meanwhile, countries such as Russia, Argentina, Zimbabwe, North Korea and Brazil listed as countries that failed the redenomination, although Brazil and then succeeded in doing redenomination in 1994. These countries impose redenomination at the wrong time which economic conditions are unstable and have a high rate of inflation. In Russia, redenomination is even considered as an indirect instrument of government to rob the wealth of the people. North Korea in late 2009 did redenomination 100 won to 1 won. However, when people want to replace the old money won to the new money, new money stock is not available.

Brazil also had experienced failure of the redenomination in 1986-1989. Brazil has simplified its currency from cruzeiro be Cruzado. However, the exchange rate of its currency instead depreciated significantly against the USD to reach thousands Cruzado for each USD. This failure is due to the Brazilian government is incapable of managing inflation at that time still reached 500% per year. Low levels of trust in the government also became the base of the default of redenomination in 1986 considering the conflict-ridden country still political and governmental instability that erodes certainty. Brazil finally succeeded in applying redenomination in 1994. A successful combination of reducing inflation and increasing influx of foreign capital reserves is an important factor in the success of redenomination Brazil.


IV. POLICY REVIEW Redenomination RUPIAH

Learning from the success of Turkey in doing redenomination currency redenomination there are several conditions that can be done. According to Bank Indonesia requirements needed are:

1. Macroeconomic stability
Macroeconomic stability for the last 5 years is quite good. Macroeconomic conditions of a country can be seen from several macroeconomic indicators such as inflation and currency exchange rates.
a. Inflation in economics is an event in which an increase in the prices of goods in general and continuously in a period / continuous associated with the market mechanism. This is related to the law of demand and supply of a particular good or service. While if the opposite happens, the condition is called deflation.
Components of inflation in the country include: volatile foods (volatile price components), administered price (the price component of the government regulated), core inflation (core components) and imported inflation (inflation due to rising prices of imported goods). Stable inflation reflected in the domestic price stability and good handling on all four components of inflation.

Indonesia's inflation rate over the last five years is likely to have a downward trend. Here's inflation Indonesia from 2008 until the month of November 2012:












Figure: 1.2 Movement Inflation Rate 2008-2012 (year to year, yoy)
Sources: www.bi.go.id

In 2012, Indonesia's inflation is stable in the range of 3-4 percent. The inflation rate is still within the target set by the Bank of Indonesia (4.5% ± 1%). Thus, Indonesia's inflation rate is still in the safe and supportive economic stability.

b. Stable rupiah exchange rate illustrates the strength of the domestic economy in the face of global economic pressures. Its stability reflects the strength of the monetary authorities to control the value of the currency and proves the increasing competitiveness of the domestic economy in the eyes of the world. In the last 3 years the movement of dollar remained stable in the range of U.S. $ 8000-9000 per USD. Although in 2009 there Rupiah depreciation to $ 10,000 per USD due to the influence of the global crisis. Here's the exchange rate movements against the U.S. dollar:















2. Full support from all levels of society including the government, parliament, the relevant authorities, and businesses. This is important in the success of redenomination.

3. The availability of a strong legal basis governing the redenomination and other support mechanisms to ensure the stability of prices and availability of goods.

4. Socialization to the public and intensive education to prevent price increases in excess due to the actions of economic agents which utilize an oligopolistic market structure (speculators) for a number of household basic needs. Socialization is also needed, so people do not think of redenomination as sanering. Socialization is also important to address the panic in the community which in turn led to inflation.

5. The timing (timing) and the order of execution (sequencing) is appropriate.
Redenomination done if all the necessary prerequisites for the success of the program have been met redenomination. The timing is not exactly proven to be a source of failure redenomination in several countries such as Brazil, Russia, North Korea, and Zimbabwe. They do redenomination in the wrong time where the economy is not yet well established in maintaining economic stability and public confidence. In addition, the implementation can not be implemented at once redenomination at a time, but require a period of transition / phase, which began with the imposition of two types of currencies and the inclusion of the two prices in two transactions (the old currency and the currency a while), followed by the withdrawal of currency old and enforcement of currency while, until the withdrawal of temporary currency and entry entirely new currency.


V. EFFECTS Redenomination

Determination redenomination will certainly affect many dimensions, whether economic, political or social. These effects can not be separated from each other because they are interrelated.

On the monetary side, redenomination could trigger inflation in the event that the psychological effects of panic stricken and moral hazard behavior that utilizes asymmetric information for speculation storing goods and raise prices. This happens if no thorough socialization. Panic society will encourage people not to hold the Euro and prefer to spend their money into assets. Thus, it will apply the law of supply-demand led to rising prices of those assets. Besides panic can encourage people to prefer holding foreign currency more reliable. This situation would make the value of the rupiah depreciated. Which means that the Dollar has depreciated rupiah against foreign currencies into lower and indicate the competitiveness of the domestic foreign decreased compared. Inflation also occur due to rounding up if there is no small change for the new currency.

Thus the application of redenomination should be followed by the emergence of high vigilance against hyper-inflation. Socialization needs intensified and market operations should be encouraged to prevent speculators who exploit the people panic.

However, long-term redenomination very useful in raising the dignity of the Republic of Indonesia and the Rupiah. In addition there is a positive side when redenomination is applied as follows:

1. The efficiency of the payment system will be reached where the price of goods listed becomes more simple, the process of recording, storing, managing, and reporting of data in financial reports / statistics became shorter, faster and can be presented in the full amount.
2. In information technology, redenomination will reduce the software and hardware adjustments accommodate the growing digit numbers. Currently, the ability of computers can only accommodate 15-digit number. Though Indonesia has reached the value of state budget 16 digits.
3. Redenomination also reduce barriers and technical barriers in the form of the possibility of human error in the posting process or other statistical activities.
4. Perception or public trust higher against dollar money because prices change on a narrow range
5. Reducing the risk of currency substitution which further supports a more stable dollar value.
6. Economic equality with the era of the ASEAN Economic Community in 2015


VI. CONCLUSION

Redenomination of the study can be concluded the following:
1. Redenomination not the same as sanering. Redenomination is a simplification of currency without reducing the value of the currency, while sanering is cutting the value of the currency.
2. Redenomination is needed in order to make effective and efficient economic activities in Indonesia relating to the transaction that requires the recording of a simpler digits.
3. Redenomination to do with records of domestic economic stability maintained and inflation rates tend to be low and stable, and the timing and sequence of proper execution.
4. Socializing on the implementation of redenomination is needed to kepelosok-remote areas to prevent panic and psychological pressure on people who can threaten the hyper-inflation.
5. Redenomination success is also determined by the presence of surveillance systems prices and availability of goods are effective to prevent speculative behavior that intentionally seek profit by withholding supply of goods and raise the price of goods.